DENPASAR, SURATKABARBALI – Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) telah mengadukan Gubernur Bali Wayan Koster Ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Pengaduan AMDK tersebut terkait aturan larangan air kemasan kecil di Bali yang di Keluarkan Gubernur Wayan Koster.
Gubernur Bali Wayan Koster meneken aturan larangan peredaran air minum di bawah 1 liter guna mengurangi edaran sampah.
Aturan Koster mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kebijakan Koster itu didukung oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, tetapi akan dikaji oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan AMDK Sudah mengadukan Gubernur Bali Wayan Koster Ke Mendagri terkait aturan larangan air kemasan kecil di Bali yang di Keluarkan Gubernur Wayan Koster.
“Kemarin saya menerima permohonan audiensi dari asosiasi industri minuman ringan. Ya, merasa terdampak dengan kebijakan Pak Gubernur melarang produksi air kemasan di bawah 1 liter dan distribusinya di seluruh wilayah Bali,” Ucap Bima Arya di Jimbaran, Badung, Bali.
Dia mengapresiasi kebijakan Koster sebagai upaya mengurangi sampah plastik. Tetapi menurut dia kebijakan tersebut masih perlu dikaji.
“Kami kaji sama-sama, setiap kebijakan itu pasti ada plus dan minusnya. Ini kan baru, nggak apa-apa sebagai inisiasi, kami apresiasi untuk mengurangi sampah plastik,” Jelasnya.
“Tapi dalam pelaksanaannya pasti harus kami lihat data dan fakta di lapangan,” Sambungnya.
Dia menilai upaya mengurangi sampah plastik tidak bisa dipisahkan dari keseimbangan sistem ekonomi yang sudah lama berjalan.
Menurut dia kebijakan Koster harus memperhitungkan dampaknya terhadap industri.
“Masalah sampah ini tidak bisa parsial, jadi harus dari hulu ke hilir. Sering kali yang paham hulu ke hilir teman-teman komunitas paham itu. Kampus, pelajar teknik lingkungan paham, tapi pemerintah sekalipun sering gagal paham bahwa pemerintah ini harus paham dari hulu ke hilir,” Jelasnya.****
