JAKARTA, SURATKABARBALI – Gegara pemutusan hubungan kerja (PHK) besar – besaran di Bali, Ketua DPR RI Puan Maharani sebut efek efisiensi anggaran Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dilansir SuratKabarBali.com dari berbagai sumber, Minggu (15/6/2025) gelombang PHK sampai pada telinga Puan Maharani hingga dia menyoroti gelombang PHK yang terjadi di Bali belakangan ini.
Puan meminta pemerintah untul segera bertindak dan mengantisipasi terjadinya badai PHK yang lebih besar lagi di Bali.
Puan Maharani bahkan meminta pemerintah pusat untuk segera membentuk Gugus Tugas Nasional Penanggulangan PHK.
Puan menginginkan agar adanya perhatian prioritas daerah terdampak, seperti Bali, Batam, dan kawasan industri lainnya.
Bali Jadi Lahan Bisnis Asing, Warga Lokal Jadi Penonton, Gubernur Koster Beri Reaksi Tak Terduga
“Penting juga mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran secara selektif. Efisiensi pastinya baik, tapi tetap harus mendukung ekonomi kerakyatan,”ujar Puan.
Puan juga meminta untuk mengevaluasi sektor seperti MICE (meeting, incentive, convention and exhibition) yang memiliki multiplier effect tinggi tidak bisa disamakan dengan sektor belanja birokrasi biasa.
Puan menilai gelombang PHK di Bali merupakan cermin nyata kerapuhan struktur ketenagakerjaan nasional, khususnya di daerah-daerah yang sangat bergantung pada sektor tertentu.
Menurut Puan gelombang PHK yang makin masif di Bali tak bisa dianggap sebagai kasus sporadis. “Badai PHK terjadi karena adanya sebab-akibat. Pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini,” katanya.
Puan mengingatkan gelombang PHK bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi, baik karena industri yang melemah, maupun karena menurunnya daya beli masyarakat akibat ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian.
Hingga kini, ujar Puan, pemerintah baik pusat maupun daerah belum melakukan mekanisme konkret dan terukur untuk merespons PHK massal yang makin meluas.
“Termasuk belum ada skema pelatihan ulang yang siap dijalankan dan dukungan bagi pekerja yang di-PHK, lalu memutuskan menjadi wirausaha kecil maupun pekerja di sektor informal,” katanya.****
Akhirnya Perbekel Baturiti Ungkap Alasan dan Fakta Dibalik Penolakannya Terhadap Partai Gerindra
