DENPASAR, SURATKABARBALI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana menolak menjalin kerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana.
Dilansir Surat Kabar Bali.com dari berbagai sumber, Jumat (5/4/2025) Ketua BEM Udayana I Wayan Arma Surya Darmaputra mengatakan penolakan itu muncul sebagai respons kekhawatiran terhadap masuknya unsur militerisasi dalam institusi pendidikan, yang seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu.
Menurut Arma perjanjian yang dijalin antara kedua instansi tersebut berpotensi mengganggu iklim kebebasan akademik di Universitas Udayana.
Arma menilai masuknya unsur militer dapat merusak independensi institusi pendidikan tinggi, terutama dalam hal ini Universitas Udayana.
Ketidakjelasan mengenai implementasi kerja sama TNI dan Udayana, kata dia menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait batasan kewenangan serta dampaknya terhadap kebebasan akademik dan independensi institusi pendidikan.
Simak Poin Kontroversial Kerja sama TNI dan Udayana Hingga Alasan BEM Unud Lakukan Penolakan
Dia menjelaskan ada beberapa poin perjanjian yang problematik dan merugikan mahasiswa. Salah satunya, pertukaran data dan informasi antara Universitas Udayana dan Kodam IX/Udayana.
Pertukaran data dan informasi tersebut diatur dalam Pasal 7 dokumen perjanjian kerja sama. Klausul ini memungkinkan Kodam IX/Udayana meminta dan mendapatkan data perihal penerimaan mahasiswa baru Universitas Udayana.
“Menolak pihak TNI untuk mendapatkan data penerimaan mahasiswa baru tanpa alasan yang jelas,” ucap Arma.
Arma menyebut tidak transparannya kampus dalam memberikan penjelasan kepada mahasiswa perihal poin-poin kerja sama.
Bahkan, dokumen perjanjian kerja sama tersebut baru resmi diumumkan pada Rabu, 26 Maret 2025. Padahal, dokumen telah ditandatangani sejak Rabu, 5 Maret 2025.
Arma menuntut agar Universitas Udayana segera mencabut perjanjian yang telah dibuat tersebut.
Arma menolak segala bentuk intervensi aparatur militer, termasuk TNI, dalam penyelenggaraan kehidupan kampus.****
Banyak Tempat Usaha Pariwisata Tak Berizin, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana Angkat Suara
